Langkah Pengajuan Kartu Keluarga Buat Pasangan Nikah Siri Magetan

Nikah Siri Magetan
Lifestyle

Pemerintahan sekarang ini mengizinkan pemberian kartu keluarga buat pasangan yang nikah siri, walau tak terdaftar dalam surat ataupun surat nikah. 

Pasangan nikah siri Magetan bisa mendapatkan kartu keluarga (KK) dengan kriteria serahkan surat pengakuan tanggung-jawab mutlak (SPTJM) yang dikenali oleh dua saksi. 

Akan halnya pembanding di antara KK untuk pasangan nikah siri serta nikah sah menurut hukum negara yakni terdapatnya kolom yang tercatat kawin belum tertera pada KK untuk pasangan nikah siri.       

Pemikiran pemerintahan, dalam perihal tersebut Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkenaan pemberian KK buat pasangan nikah siri ini menurut peraturan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang mengatakan jika perkawinan resmi jikalau dikerjakan menurut hukum semasing kepercayaannya itu dan agama. 

Dalam masalah ini, pernikahan siri dipandang resmi sesuai sama hukum agama, maka menurut pemerintahan bisa saja untuk pasangan nikah siri buat mendapatkan KK. 

Argumen yang lain mendasari diberikan KK buat pasangan nikah siri yakni biar tiap penduduk negara, terhitung anak yang lahir dari nikah siri, pun terdaftar atau mempunyai KK. 

Walaupun begitu, perlu ditelaah kembali kebijaksanaan ini biar dalam prakteknya bisa memberi manfaat untuk masayarakat umum, tidak menimbulkan kerugian faksi khusus, terutamanya anak serta wanita dalam perkawinan. 

 

1. Kesahan Undang-Undang Nikah Siri 

 

Ketentuan perundang-undangan di Indonesia tidak mengetahui maupun atur secara rinci berkaitan nikah siri magetan Kendati syah menurut hukum agama, akan tetapi status pernikahan siri tidak miliki kekuatan hukum seperti dirapikan dalam aturan perundang-undangan. 

Merujuk pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan mengatakan kalau perkawinan resmi jikalau dikerjakan menurut peraturan agama masing-masing, tetapi seterusnya di ayat (2) ditata perihal pendataan perkawinan yang sedang dilakukan seperti aturan perundang-undangan.  

Dalam masalah ini, implementasi perkawinan siri meskipun sudah resmi berdasar agama tetapi tidak langsung peroleh ketetapan hukum negara bila tidak dibuat di instansi berkaitan, sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. 

Praktek nikah siri lalu beresiko di posisi dan posisi banyak faksi dalam pernikahan tesebut, baik itu suami, istri ataupun anak dari pernikahan siri.       

Sebelumnya terdapatnya peluang untuk mempunyai KK untuk pasangan nikah siri, baik istri atau suami, masih terdaftar dalam KK masing-masing. 

 

Dalam pada itu, jika lantas ada anak yang lahir dalam pernikahan siri itu, posisi anak dalam dokumen kelahirannya cuma untuk anak ibu dan terdaftar dalam KK ibu.  

Karena itu, jadi pemberian KK untuk pasangan nikah siri dengan argumen biar anak yang lahir bisa tercantum dalam KK dan peroleh surat kelahiran tidak argumen logis. 

Ini disebabkan tidak ada atau adanya KK dari orang-tua anak itu, anak masih bisa peroleh dokumen kelahiran dan terdaftar dalam KK, meskipun status anak cuma untuk anak ibu. 

Nikah siri tak dianggap oleh negara, walau resmi dimata agama Islam. Menyebabkan, anak atau istri dari perkawinan siri tidak mempunyai status hukum dihadapan negara.  

Sebagai halnya ditata di Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perihal Perkawinan (UU Perkawinan), setiap perkawinan dicatat menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Hal ini pula dipertegas dalam Pasal 5 ayat (1) Arahan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 terkait Penyebaran Gabungan Hukum Islam (KHI), yang mensyaratkan tiap perkawinan dicatat biar terbukti keteraturan perkawinan buat penduduk Islam. 

Pendataan perkawinan itu dijalankan oleh karyawan pencatat nikah. Hingga, resmi tidaknya perkawinan tak dipastikan oleh dokumen perkawinan, 

tapi akte perkawinan yaitu bukti sudah berlangsungnya/terjadinya perkawinan. Tidak ada bukti pemilikan akte ini beresiko pada anak atau istri dari perkawinan siri tidak miliki validitas di depan negara.

 

2. Efek Nikah Siri Untuk Kehidupan Negara

 

Tidak tersedianya keabsahan jasa nikah siri Magetan ini munculkan pengaruh hukum kepada status anak dari nikah siri. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Ketetapan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 perihal Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan siri dipersamakan statusnya dengan anak luar kawin.

Anak dari pasangan itu dipandang seperti anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan cuman memiliki jalinan perdata dengan keluarga ibunya dan ibunya. 

Menjadi anak yang dirasa terlahir di luar perkawinan yang syah dari ke-2  orang tua-nya, terus dapat mendapati akte kelahiran lewat pendataan kelahiran. Tetapi, di surat kelahiran itu cuma tertera nama ibunya. 

Apabila pengin memberikan nama ayahnya  dalam surat kelahiran, dibutuhkan pengesahan pengadilan jadi wujud pernyataan anak itu oleh ayahnya.

Waktu tidak ada ketetapan pengadilan perihal pernyataan si ayah pada anak hasil pernikahan siri, jadi anak itu menurut Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Kombinasi Hukum Islam (KHI) tak punya hak mewaris dari ayahnya. 

 

Dikarenakan, si anak cuma miliki jalinan perdata dengan keluarga ibunya dan ibunya. Dan, menurut Pasal 863 KUHPerdata, kalau anak hasil pernikahan siri itu dianggap oleh ayahnya karena itu dia memiliki hak mewariskan 1/3 sisi dari sisi yang harusnya mereka terima apabila mereka jadi anak-anak yang sah.

 

a. Kartu Keluarga (KK) Untuk Pasangan Yang Menikah Siri

 

Pasangan yang nikah siri magetan bisa ditempatkan ke 1 KK. Akan tetapi, Dinas Kependudukan serta Pendataan Sipil tak menikahkan, namun cuma mendata udah berlangsungnya perkawinan. Selanjutnya, di KK akan dicatat info “kawin belum tercantum “.

Untuk bikin KK itu, pasangan nikah siri harus sertakan Surat Pengakuan Tanggung Jawab Mutlak (“SPTJM “), kebenaran pasangan suami-istri dikenali oleh dua orang saksi.

 

b. Prasyarat Pembikinan buat mengelola KK antara lain:

 

Sedang buat pasangan nikah siri, ada prasyarat privat yang sudah ditentukan Dukcapil Kemendagri ialah membuat Surat Pengakuan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sebagai kebenaran pasangan suami istri ditemui oleh dua orang saksi.

 

c. Rangkuman Kartu Keluarga Nikah Siri 

 

nikah siri resmi secara agama, namun tidak mempunyai kekuatan hukum dan karena itu dikira tidak sempat ada dalam catatan negara. Lewat kata lain, perkawinan siri tak dianggap oleh negara. 

Pasangan yang nikah siri magetan bisa ditempatkan ke 1 KK dengan informasi kawin belum terdaftar dengan kriteria teristimewa adalah sertakan Surat Pengakuan Tanggung Jawab Mutlak. 

Biarpun begitu, masih tetap harus untuk pasangan untuk kerjakan isbat menuliskan pernikahannya dan nikah.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *